Perlindungan Hak Buruh PLTU Sumatra Selatan 1 Muara Enim akibat Kontrak Kerja tidak tertulis ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja tertulis merupakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan Perjanjian kerja lisan adalah hubungan kerja yang dibuat tanpa penandatanganan perjanjian kerja atau secara langsung. Perjanjian kerja lisan dilakukan dengan pernyataan yang disepakati para pihak sebagaimana dasar sah nya sebuah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam hal ini meskipun perjanjian kerja secara lisan ialah sah secara hukum, namun dalam praktiknya, masih terdapat pemberi kerja yang tidak atau belum mampu membuat perjanjian kerja secara tertulis, salah satunya yakni Perusahaan PLTU Sumsel 1 Muara Enim yang dibangun oleh perusahaan asal China bernama PT. GPEC). Setelah dilakukan mogok kerja selama 15 (lima belas) hari, dicapai 4 (empat) point kesepakatan antara PT. GPEC yang diwakili oleh kuasa hukum dan para buruh yang diwakili oleh ketua serikat pekerja PT. GPEC. Namun, ternyata titik terang yang diperoleh para buruh PLTU Sumsel 1 Muara Enim hanya hitam diatas putih saja, dikarenakan seluruh kesepakatan yang dibuat pada April Tahun 2020 belum dipenuhi hingga Tahun 2022 ini. Hal ini membuat 400 orang buruh PLTU Sumsel 1 Muara Enim Kembali melakukan mogok kerja, dengan harapan hak-hak nya yang telah dilindungi secara yuridis dapat segera dipenuh