Sanksi Pidana terhadap HSL sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Narkotika

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang dan norma satu dengan norma lainnya. Penelitian hukum ini bertitik tolak dari telaah hukum positif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, peraturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika. Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Pertimbangan hakim dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Fakta-fakta yang diutamakan adalah, bahwa pelaku hanyalah korban dari penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti atau narkotika yang dipakai hanyalah sedikit, serta pelaku bukanlah seorang pengedar