Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011)

Indonesia sudah seharusnya menegakan aturan-aturan yang dapat menjangkau, melindungi, dan memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya. Untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam hukum, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum ialah keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, masih banyak ditemukannya inkonsistensi lembaga peradilan dalam menjatuhkan sanksi pidana dimana hakim dipandang sebagai corong Undang-Undang. Misalnya ditemukan beberapa putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011. Sehingga problem yang muncul kemudian adalah adanya bentrok antara kepastian hukum di satu pihak dengan keadilan hukum di lain pihak dan telah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung pengertian bahwa hukum pidana harus bersumber pada ketentuan Undang-Undang. Atas kondisi tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: a. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 ? b. Apa konsekuensi yuridis (akibat hukum) adanya putusan pengadilan dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi ? c. Bagaimana pidana minimum khusus diancamkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datang?. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) FH UB, viii artikerl-artikel dalam jurnal hukum, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber bahan hukum tersier diperoleh dari KBBI, Black’s law Dictionary. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa putusan Mahkamah Agung dalam Pertimbangannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sedemikian ringan sifatnya yaitu sejumlah Rp 13.295.251 merupakan suatu terobosan hukum ( rule breaking). Artinya dalam Pasal 3 PTPK tidak mengatur besaran akibat kerugian keuangan negara yang dikategorikan berat atau ringan sifatnya. Selain itu dalam putusan tersebut terjadinya antinomi yaitu pertentangan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan akan tetapi ketiga asas tersebut tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Berikutnya akibat hukum putusan Mahkamah Agung, penulis membahas sejauh mana kekuasaan kehakiman yang dimiliki hakim hingga sampai dikeluarkannnya putusan pemidanaan dibawah minimum khusus. Putusan Mahkamah Agung tersebut tetap sah menurut hukum ( inkracht) dan tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali walaupun secara materiil putusan tersebut melanggar asas legalitas. Dan terakhir diperoleh, penulis dengan mengkaitkan kedudukan hukum pidana dalam kebijakan hukum dan memperhatikan kondisi di lapangan serta membandingan aturan pidana minimum di negara lain dan melahirkan konsepan pemidanaan dan merumuskan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datan