Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus pada Klinik Dokter Hewan Nyonya X)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan dengan menggunakan ilustrasi perhitungan yaitu membandingkan berdasarkan peraturan (UU PPh dan PP 23/2018) dengan peraturan baru (UU HPP dan PP 55/2022). Hasil analisis ilustrasi perhitungan menunjukkan bahwa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas dengan batasan penghasilan Rp 60.000.000 – Rp 5.000.000.000, beban pajak lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh. Sedangkan, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi / Pengusaha / UMKM dengan peredaran bruto Rp 500.000.000 setahun sehingga beban pajak akan lebih rendah dengan PP 55/2022 dibanding PP 23/2018. Adanya bracket tarif progresif memberi rasa keadilan pajak yaitu pajak dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan membayar. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Implikasi penelitian lebih lanjut yaitu dengan menganalisis penyetoran dan pelaporan PPh Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan