Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Kota Malang (Studi Di UPPA Kepolisian Resort Malang Kota)

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat perma salahan Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Hukum Kepada Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual. Pilihan tema tersebut di latar belakangi karena belum maksimalnyaperan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual, korban sudah selaknya mendapatkan perlindungan untuk mencegah rasa takut dan tindakan kekerasan yang terulang, dalam pemberian perlindungan hukum Kepolisian wajib memberikan perlindungan yang telah di atur di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Berdasarkan hal diatas, tugas akhir ini mengangkat rumusan masalah : (1)Bagaimana upaya pemenuhan kewajiban kepolisian memberikan perlindungan hukum yang dilakukan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual di Kota Malang? (2) Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pemenuhan kewajiban kepolisian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan pelecehan sek sual di Kota Malang? Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data hukum primer, dan sekunder yang di peroleh penulis kemudian akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian dan menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual di Kepolisian Resort Malang Kota sebagian besar sudah berjalan sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Dalam pemberian perlindungan hukum Kepolisian Resort Malang Kota memiliki kriteria terhadap korban pemerkosaan yaitu korban harus melakukan visum oleh dokter forensik sebagai bukti adanya tindak kekerasan serta terdapat saksi yang melihat . Hambatan dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dan plecehan seksual berasal dari faktor internal maupun eksternal. Seperti kurangnya pemahaman para ahli dari instansi terkait dalam manangani korban ataupun keengganan masyarakat yang menjadi korban untuk melapor atau menjadi saksi karena proses hukum yang terkesan rumit