Implementasi Kewajiban Pajak Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Pada CV. X

Di Indonesia pajak memiliki kontribusi besar dalam pemasukan pendapatan negara. Penerimaan pajak tahun 2021 direalisasikan mencapai Rp1.278,65 triliun (103,99%) dari target UU APBN tahun 2021, pada 2019-2020 yakni mencapai Rp1.322,66, tahun 2019, tahun 2020 Rp1.072,11 trilun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penstabil perekonomian nasional pada masa yang sedang tidak stabil. UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pajak UMKM dari CV. X yang bergerak dibidang dagang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah UMKM CV. X ini pada tahun 2020 memiliki penghasilan 4,8M maka dapat dikenakan tarif berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 dengan besaran tarif 0,5% pada tahun 2020 UMKM CV. X mengalami kenaikan omzet menjadi diatas 4,8M maka akan dikenakan tarif umum pasal 31E dan Wajib Pajak ini sudah mendaftarkan diri sebagai PKP sehingga dapat memungut PPN 11% serta melakukan pembayaran dan pelaporan baik padal tahun 2020 ataupun 2021. Adanya perubahan tarif pada UMKM CV. X di tahun 2020 dan 2021 maka perlu diketahui juga penggunaan tarif yang berlaku, serta Wajib Pajak yang sudah PKP diwajibkan untuk memungut PPN