Efektivitas Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Terlaksananya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Pihak Kepolisian di Area Bandara Juanda Sidoarjo

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai wujud dari pengimplementasiannya yang haruslah efektif maka kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali sebab segala tindak kriminal dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, namun dalam hal ini pihak Kepolisian dinilai penulis tidaklah efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut dalam menjaga keamanan di area Bandara Juanda Sidoarjo sebab kepolisian hanyalah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara represif saja yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di sana namun tidak dengan tugas pokok dan fungsinya dalam segi preventif yakni dengan berjaga, patrol, dan lain sebagainya di area bandara setiap harinya. Hal ini disebabkan karena status Bandara Juanda itu sendiri yang merupakan bandar udara inclave civil yang mengharuskan pengamanannya dilakukan dan dikoordinasi oleh TNI. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian di Bandara Juanda Sidoarjo dengan rentang waktu bulan Oktober 2022 hingga Januari 2023. Dalam penelitian Tugas Akhir ini telah dirumuskan dua pertanyan, yaitu: (1) Bagaimanakah keefektivitasan peran anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam mengimplementasikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjalankan tugasnya menjaga Harkamtibmas di Juanda Sidoarjo?; (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat keefektivitasan peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga Harkamtibmas di Juanda Sidoarjo? Untuk menjawab tiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian yang menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain: 1. Pihak Kepolisian telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara represif sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di area Bandara Juanda yang memiliki status bandara inclave civil dengan cara melakukan koordinasi dengan satuan tugas (satgas) pengamanan Bandara Juanda yang diantaranya adalah AVSEC Bandara Juanda, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan komandan satuan tugas yaitu TNI AL Lanudal Juanda dengan baik meskipun dengan tidak adanya Pos Polisi Khusus di area Bandara Juanda selain Polsek Sedati. 2. Beberapa faktor yang menghambat kinerja Kepolisian dalam menjalankan tugasnya menjaga Harkamtibmas di area Bandara Juanda antara lain adalah benturan norma dalam aturan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi antar lembaga yang turut mengamankan area Bandara Juanda sehingga tugas pokok dan fungsi Kepolisian sejauh ini di Bandara Juanda hanya terlaksana pada tugas represif saja sedangkan tugasnya secara preventif masih jauh dari kata efektif. Selain itu, pelimpahan tindak pidana di area tersebut yang harus melalui prosedur panjang terlebih dahulu guna dilakukan koordinasi dengan komandan satgas pengamanan yaitu TNI AL Lanudal Juanda dan baru kemudian dilimpahkan kepada pihak Kepolisian dianggap terlalu mengulur waktu sehingga tidak efektif dalam segi pemanfaatan waktu untuk memproses perkara juga akan memberikan dampak psikologis pada korban atau saksi yang terlibat akibat berbelitnya prosedur yang ada. Dan yang terakhir juga tidak adanya kesepakatan antar para pihak secara jelas dan tertulis dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) juga membuat pihak Kepolisian menjadi rancu dalam memaknai tugasnya di area tersebut