ANALISA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan badan serta atas tingkat penerimaan pajak antara sebelum dan setelah penyelenggaraan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang terdiri dari dua Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 14 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Data yang digunakan adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sampai dengan Tahun Pajak 2022, sementara untuk tingkat penerimaan pajak menggunakan data penerimaan pajak November 2020 sampai dengan Oktober 2022. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan juga tingkat penerimaan pajak antara sebelum dan setelah penyelenggaraan PPS. Sementara itu tidak ditemukan perbedaan yang yang signifikan atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan antara sebelum dan setelah penyelenggaraan PPS. Direktorat Jenderal Pajak harus berupaya untuk memperkuat pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perpajakan sebagai bentuk komitmen atas tindak lanjut dari kebijakan PPS. Edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara tepat waktu juga harus terus digaungkan dengan berbagai metode penyuluhan baik secara online maupun offline