DINAMIKA TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH

Special autonomy has been granted to the Aceh government since 2006. This autonomy is also accompanied by the provision of special autonomy funds. The purpose of this study is to examine the dynamics of Aceh's special autonomy fund management. This research is a library research, the source of data is generated from a review of literature data in the form of qanun, official government websites, newspapers, and survey results from various institutions on the use of special autonomy funds in Aceh. The data analysis is carried out by reducing the findings and conducting an analysis using relevant theories. The research results show that through the implementation of special autonomy, Aceh receives significant regional funds aimed at investing in public infrastructure for regional economic development and improving the purchasing power of the population, which is expected to impact economic growth and the welfare of the people. In reality, the management of special autonomy funds in Aceh still faces several problems, such as the distribution of budget shares between the provincial government and the districts, budget governance that is still not optimal, and the impact on welfare and poverty reduction that is not yet significant.Otonomi khusus telah diberikan kepada Pemerintah Aceh sejak tahun 2006. Otonomi ini juga disertai dengan pemberian dana otonomi khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika pengelolaan dana otonomi khusus Aceh. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), sumber data dihasilkan dari telaah terhadap data kepustakaan berupa qanun, web resmi pemerintah, koran, dan hasil survei dari berbagai lembaga terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Aceh. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data temuan dan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui pelaksanaan otonomi khusus, Aceh mendapatkan dana daerah yang signifikan yang ditujukan untuk investasi pengadaan infrastruktur publik untuk pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan daya beli penduduk, yang diharapkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh masih menghadapi sejumlah masalah seperti pembagian porsi anggaran pemerintah provinsi dengan kabupaten, tata kelola anggaran yang masih belum baik, serta dampak terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang belum signifikan