Gender dan Politik Perburuhan: Ketidakadilan Gender terhadap Buruh Perempuan Pengrajin Bulu Mata Palsu di Desa Kasih Kabupaten Purbalingga

Pembagian peran berbasis gender di dalam keluarga tidak hanya sekadar norma sosial, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika masyarakat. Gender, sebagai suatu identitas yang melekat pada ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan, terbentuk melalui konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Dalam konteks ini, terjadi anggapan masyarakat yang terfokus pada perempuan untuk bekerja di ranah domestik. Meskipun demikian, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih nyata ketika melibatkan sektor publik, terutama dalam pekerjaan buruh yang tak terlepas dari hubungan industri sosial. Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purbalingga, dinamika ini menjadi lebih kompleks. Kabupaten Purbalingga, sebagai salah satu pusat industri rambut dan bulu mata palsu terbesar kedua setelah Guangzhou, Tiongkok, menjadi latar belakang dominasi perempuan dalam industri ini. Ironisnya, dominasi ini menciptakan persaingan ketat antara buruh perempuan dan laki-laki dalam pasar kerja di Kabupaten Purbalingga yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap buruh perempuan putting out system di Desa Kasih Kabupaten Purbalingga dalam memproduksi bulu mata palsu serta implikasinya terhadap pemenuhan hak buruh dari para juragannya dan Pemerintah. Studi ini menarik karena kesejahteraan buruh Putting Out System masih belum diperhatikan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak ketidakadilan gender yang dialami oleh buruh perempuan adalah beban ganda, stereotipe, subordinasi, dan kekerasan, selama bekerja sebagai pengrajin bulu mata palsu. Adanya bentuk ketidakadilan tersebut memberikan dampak upah yang minim, tidak ada jaminan kesehatan, serta tidak ada perjanjian kerja yang jelas. Oleh karena itu, kondisi ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah desa