Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Autentik dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Prinsip Kehati-Hatian (Studi Putusan Nomor 261/PID.B/2021/PN.IDM)

Notaris sebagai pejabat umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN. Notaris dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam pembuatan akta otentik harus menerapkan prinsip kehat-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati- hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam tindak pidana pemalsuan dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN.Idm dan akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder sumber berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi, data dianalisis secara normatif kualitatif. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris belum memiliki ketegasan yang mengatur secara langsung dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya tersirat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1a) UUJN. Kemudian Akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian pada perbuatan pemalsuan akta autentik dalam Putusan Nomor: 261/Pid.B/2021/PN Idm dapat berupa sanksi Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan (8) tahun. Selain sanksi pidana, terhadap Notaris juga dapat dikenakan sanksi baik sanksi perdata maupun sanksi administrasi