Analisis Faktor-Faktor Penting Dalam Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk (Studi Kasus di Kecamatan Rembang Kabupten Purbalingga)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan dalam implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga mulai dari pembatasan komoditas tanaman dan jenis pupuk bersubsidi, ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani, hingga pada penyelewengan harga jual pupuk bersubsidi di KPL yang lebih tinggi dari HET. Kebijakan Subsidi Pupuk bertujuan membantu meningkatkan daya beli petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau dan jumlah yang mencukupi sesuai dosis yang dianjurkan serta untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional. Persoalan yang terjadi dalam implementasinya tentu akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjelaskan faktor-faktor penting dalam implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk bagi petani di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan model implementasi integratif menurut Soren C. Winter (2004) yang terdiri dari tiga faktor utama yaitu perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan perilaku kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan menggunakan kombinasi teknik purposive dan snowball sampling. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam melakukan analisis data, serta melakukan uji validitas data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga belum berjalan optimal. Faktor perilaku organisasi dan antar organisasi menunjukkan bahwa komitmen yang ada belum sepenuhnya dijadikan pedoman utama. Ini terlihat dari pupuk bersubsidi yang dijual di atas HET. Sementara itu, meskipun koordinasi antar pelaksana terjalin dengan baik, namun koordinasi PPL Kecamatan Rembang dengan KPL dan wilayah binaan mengalami kendala karena kegiatan verifikasi lapangan yang tidak rutin dan banyaknya kelompok tani yang tidak aktif. Kemudian, ditinjau dari faktor perilaku birokrasi level bawah menunjukkan bahwa diskresi telah dijalankan dengan baik terutama terkait kriteria penerima pupuk. Namun untuk dimensi komunikasi belum terjalin dengan baik karena ketidakaktifan kelompok tani. Sementara itu, ditinjau dari faktor perilaku kelompok sasaran menunjukkan bahwa respon positif petani timbul karena manfaat kebijakan yang dirasakan. Meskipun begitu, respon negatif yang tinggi juga diberikan petani atas berbagai persoalan Kebijakan Subsidi Pupuk. Respon negatif juga diperparah karena adanya misinterpretasi petani dalam memahami Kebijakan Subsidi Pupuk