Peran Notaris dan Akibat Hukum terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Rumah yang Dilakukan oleh Bukan Pemilik yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750/K/Pdt/2018)

Notaris diduga dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian sewa menyewa belum menjalankan perannya sebagai pejabat umum, sehingga timbul pertanyaan peran mana yang belum dilaksanakan oleh notaris tersebut sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750/K/Pdt/2018, selanjutnya akta perjanjian sewa menyewa dalam putusan tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai perjanjiann tidak sah, tidak mengikat secara hukum dan tidak mempunyai akibat hukum atau menyatakan bahwa akta perjanjian sewa menyewa ini dianggap tidak pernah ada, keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena apabila perjanjian tidak sah dan tidak mengikat maka seharusnya perjanjian tersebut pernah ada dari ketidakabsahan dari Akta perjanjian sewa menyewa tersebut tentunya akan memberi implikasi hukum kepada status uang sewa yang telah dibayarkan oleh penyewa, mengingat penyewa tersebut telah menyerahkan kewajiban pembayaran uang sewa kepada bukan pemilik rumah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa rumah yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sahu dan untuk menganalisis keabsahan dan akibat hukum terhadap akta perjanjian sewa menyewa rumah yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah serta implikasi yuridis terhadap status uang sewa yang telah dibayarkan oleh pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder sumber berupa hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi, data dianalisis secara normatif kualitatif. Peran notaris pada kasus putusan MA Nomor 2750 K/Pdt/2018 notaris tidak menjalankan peranya dengan baik berdasarkan teori prudential yang menganut 3 (tiga) konsep kehati-hatian yakni ethics, compliance dan diskresi, menganai keabsahan terhadap Perjanjian sewa menyewa pada kasus putusan MA Nomor 2750 K/Pdt/20 perjanjian sewa menyewa tersebut dianggap tidak pernah ada (niet-bestaande) atau tidak melahirkan perjanjian. dengan demikian karena karena tidak ada perjanjian maka akibat hukumnya tidak pernah ada hak dan kewajiban yang mengikat dari masing-masing pihak sedangkan Implikasi terhadap uang sewa yang telah dibayarkan oleh penyewa kepada pihak yang terhadap uang sewa yang telah dibayarkan oleh pihak penyewa dapat mentuntut kembali uang sewa yang telah dibayarkan berdasarkan Pembayaran Tak Terhutang berdasarkan Pasal 1360 KUH Perdata