PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TERHADAP PUTUSAN NO.20/Pdt.G/2021/PN.Pdl JUNCTO PUTUSAN NO.143/PDT/2022/PT.BTN

Bentuk penyaluran dana yang sering bank berikan kepada masyarakat ialah kredit. Di dalam kredit tentunya akan mengalami berbagai hambatan salah satunya hambatan saat melakukan penagihan, maka dalam sebuah perjanjian kredit diperlukan adanya sebuah jaminan. Jaminan dalam perjanjian ini biasanya berupa sertifikat yang dibebankan hak tanggungan. Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah guna pelunasan utang debitur dalam perjanjian kredit, lahirnya Undangundang Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan yang mengikat objek jaminan utang berguna untuk memberikann perlindungan hukum bagi kreditur bilamana terjadi wanprestasi. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PN/Pdl Jo Putusan 143/PDT/2022/PT.BTN, yang menghadapkan posisi kreditur terancam atas pinjaman debitur karena tidak adanya itikad baik debitur untuk melakukan angsuran pinjaman tersebut dan kreditur melakukan lelang eksekusi, hal tersebut menjadikan debitur mengajukan gugatan atas agunannya tersebut.. Metode Penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang kemudian dianalisis dengan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer yang dianalisis dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan memperoleh sumber data sekunder, yaitu penelitian yang memfokuskan pada ilmu hukum seperti teori, asas, norma, pasal didalam undang-undang. Keterlambatan bayar terhadap pinjaman debitur beriringan dengan Surat Peringatan yang dilakukan selama kurun waktu 3 bulan dan tidak adanya itikad Hambatan sering terjadi dalam proses lelang gugatan pelawanan dilakukan agar sebuah agunan tidak tereksekusi. Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar terlindunginya hak bank, pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dapat dilakukan dengan 3 cara: Berdasarkan Parate executie Pasal 6, Dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam SHT sesuai dengan Pasal 14 ayat (2), dan Dengan cara penjualan dibawah tangan. Dalam perkara No. 20/Pdt.G/2021/PN/Pdl Jo Putusan 143/PDT/2022/PT.BTN, gugatan yang menyatakan bahwa tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur menimbulkan rasa ketidakpuasaan bagi debitur yang pada akhirnya mengajukan upaya hukum kembali pada tingkat banding. Pada fakta nya gugatan yang diajukan dalam tingkat banding itu pun ditolak hakim dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, namun belum ingkrah. Jika hal tersebut belum dirasa cukup maka upaya hukum selanjutnya dapat berada pada tingkat kasasi. Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi, Perlindungan Hukum Kreditu