PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI OLEH JASA PARKIR PT. X DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kehilangan kendaraan merupakan hal yang menimbulkan kerugian bagi setiap masyarakat, terlebih jika kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak lain yang telah diberikan kepercayaan melalui kesepakatan keperdataan untuk menjamin keamanan kendaraan. Hal tersebut tentu saja melahirkan permasalahan hukum, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab hukum pihak yang diamanati atau dalam hal ini perusahaan penyedia jasa parkir terhadap konsumennya yang menggunakan klausula eksonerasi sebagai landasan untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas dicantumkannya klausula eksonerasi dalam jasa perparkiran dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkannya serta upaya penyelesaian yang dilakukan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari pencantuman klausula eksonerasi oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomenafenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Metode pendekatan yang digunakan penelitian normatif ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang di teliti. Kesimpulan dari skripsi ini adalah klausula eksonerasi merupakan klausula yang dilarang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian menjadi batal demi hukum apabila terdapat pihak yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dalam suatu perjanjian. Konsumen berhak mendapat perlindungan hukum dari Lembaga-lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pelaku usaha jasa parkir berkewajiban untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dari kehilangan kendaraan karena kelalaiannya meskipun terdapat pernyataan pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha. Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Konsumen, Jasa Parki