PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS KEPADA PENEGAK HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA SAAT MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI NOTARIS

Notaris dalam menjalankan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, sering kali dalam praktiknya tersandung masalah pelanggaran hukum pidana, dan terlibat dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan oleh penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim, sementara di sisi lain kewenangan terkait pembinaan terhadap Notaris yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum pidana tersebut, dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah: 1.Bagaimana peranan Majelis Kehormatan Notaris kepada penegak hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatan sebagai Notaris? Dan 2.Bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris dan dengan pembinaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatan sebagai Notaris? Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan Majelis Kehormatan Notaris kepada penegak hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatan sebagai Notaris, dan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris dan dengan pembinaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatan sebagai Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian ini dengan melakukan studi pustaka (Library Study), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen (document study). Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian bahan elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang di peroleh. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode atau teknik yuridis kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa 1.Peranan Majelis Kehormatan Notaris melalui MKNW kepada penegak hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pidana adalah terbagi menjadi dua peranan yaitu peranan yaitu peranan secara preventif di mana MKNW melakukan pembinaan kepada Notaris dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, dan peranan secara represif di mana MKNW melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dan 2.Pembinaan terhadap Notaris sebagai perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) melalui MKNW yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatan sebagai Notaris, merupakan wewenang Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Kata Kunci : Peranan, Majelis Kehormatan Notaris, Penegak Hukum, Pelanggaran Hukum Pidan