Analisis Yuridis Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria atau dapat disebut UUPA yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan hak rakyat Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan sarusun. Dalam perkembangannya, tanah di Indonesia turut mengikuti perkembangan dengan adanya rumah susun yaitu tempat hunian bertingkat secara vertikal diatas sebidang tanah horizontal dan terdiri dari satuan-satuan yang dapat dimiliki dan dipergunakan oleh masing-masing pemilik secara sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Adapun pengaturan mengenai kepemilikan rumah susun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, terdapat ketidakpastian hukum terhadap kedua peraturan perundang-undangn tersebut sehingga diperlukannya upaya yang tepat agar dapat mewujudkan kepastian hukum mengenai kepemilikan rumah susun oleh Warga Negara Asing (WNA). Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yuridis normative yang mempergunakan model studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah pada literatur terkait yang menunjukan bahwa adanya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan kepemilikan rumah susun oleh WNA. Terjadinya ketidakpastian hukum maka diperlukannya suatu kebijakan yang ideal untuk melindungi hak Warga Negara Indonesia (WNI)