Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Bernilai Keadilan Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Narkotika merupakan obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Pemerintah melakukan pengawasan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika sehingga negara harus hadir dan bertanggungjawab menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, di mana korban penyalahgunaan narkotika diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika hal itu tidak dilakukan akan berisiko mengganggu daya saing dan kemajuan Indonesia. Permasalahan penelitian meliputi (1) Pengaturan dan penerapan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang benar dan adil, (2) Kendala dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang bernilai keadilan, dan (3) Upaya melakukan rekonstruksi pengaturan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang bernilai keadilan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum, teori kebijakan kriminal, teori keadilan, dan teori hukum responsif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris secara kualitatif dengan pendekatan evaluatif untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai bahan pendukung dan penjelasan atas bahan hukum primer. Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh: (1) Upaya rehabilitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dan sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap pecandu narkotika belum terlaksana dengan baik dan bernilai keadilan, karena masih terdapat pecandu narkotika bagi diri sendiri di mana awalnya sebagai korban yang perlu direhabilitasi menjadi harus dipenjara. (2) Kebijakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terlaksana selama ini di Indonesia belum berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, masih terdapat titik kelemahan dan permasalahan baik dalam tataran teks UU maupun pelaksanaannya, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur. (3) Rekonstruksi pengaturan tentang tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk penyelamatan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan rehabilitasi narkotika, dilakukan dengan perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan interdisipliner untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif. / Narcotics is a drug or material that is useful in the field of medicine and scientific development, but if misused it can cause dependence and endanger people's lives. The government supervises all activities related to narcotics so that the State must be present and responsible for saving the community from the dangers of narcotics abuse, where victims of narcotics abuse are given medical rehabilitation and social rehabilitation. If this is not done, it will risk disrupting Indonesia's competitiveness and progress. The research problems include (1) The regulation and implementation of the State's responsibility for the correct and fair rehabilitation of victims of drug abuse, (2) Obstacles in the rehabilitation of victims of drug abuse that are worth justice, and (3) Efforts to reconstruct the regulation of the State's responsibility for the rehabilitation of victims of drug abuse that are worth justice in supporting sustainable development. The theories used in this research are: welfare state theory, legal system theory, criminal policy theory, justice theory, and responsive law theory. The methods used in this research are normative legal research and qualitative empirical research with an evaluative approach to obtain the necessary data related to the problem. The data used are primary data and secondary data as supporting materials and explanations of primary legal materials. As for data analysis using qualitative normative analysis methods. From the research results, it can be obtained: (1) Rehabilitation efforts as a form of legal protection for the community and as a form of State responsibility for narcotics addicts have not been implemented properly and have the value of justice, because there are still narcotics addicts for themselves where initially as victims who need to be rehabilitated become imprisoned. (2) The rehabilitation policy for victims of drug abuse based on Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics that has been implemented so far in Indonesia has not been based on the values of justice and welfare, there are still weak points and problems both at the level of the text of the Law and its implementation, namely legal substance, legal structure, and culture. (3) The reconstruction of the regulation on the State's responsibility for the rehabilitation of victims of narcotics abuse aims to save the community and social welfare by involving community participation in the process of formulating narcotics rehabilitation policies, carried out with a holistic, comprehensive, and interdisciplinary perspective and approach to realize rehabilitative justice