PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022

The Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022 emphasizes the necessity of implementing the electoral system through proportional representation with an open list. This decision aims to strengthen the role of political parties as participants in the electoral process, ensuring high-quality and dignified elections in line with constitutional principles. Such affirmation is rooted in a critical paradigm shift for political parties as key pillars of democracy. This research employs a juridical-normative analysis approach, delving into secondary data through literature reviews. The research findings indicate the central role of the Constitutional Court as the final interpreter of the constitution and the guardian of democratic integrity. Decision Number 114/PUU-XX/2022 provides a profound interpretation of the constitution, aimed at improving the implementation of political parties' participation in elections. Although the Constitutional Court's considerations are non-executorial, its guidelines offer crucial insights into conducting democracy in line with the constitutional spirit through elections. Keywords: Political Parties, Elections, Constitutional Court, Democracy.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menegaskan sistem pemilihan umum diselenggarakan melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang dalam pertimbangannya memberikan pandangan yang mengarah pada penguatan peran dan fungsi partai politik selaku peserta pemilihan umum agar menciptakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan amanat konstitusi. Hal didasarkan pada munculnya paradigma yang kurang baik bagi partai politik sebagai instrumen demokrasi. Metode yang digunakan menguraikan tulisan ini yaitu yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil tulisan ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final konstitusi dan pelindung demokrasi dalam pertimbangan Putusan 114/PUU-XX/2022 memberikan tafsirannya terhadap konstitusi guna memperbaiki implementasi peran dan fungsi partai politik selaku peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Walaupun pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki daya paksa (non-eksekutorial), tetapi pertimbangan tersebut mengarahkan pada pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan konstitusi melalui penyelenggaraan pemilihan umum