Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan

Health can be defined as a good and perfect condition physically, mentally and socially, hence cannot just be assumed as a condition of physical illness or infirmity. The right to health is guaranteed under Article 28 H (1) and Article 34 (3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution. This right is also universally recognized in various international instruments of human rights law, such as under Article 25 (1) of the UDHR, and Article 12 of the Covenant on ESC rights (economic , social , and cultural). The purpose of this study is to describe the government’s policy on health programs for the poor, and also describe several constraints in implementing the program. This study shows that the implementation of the local government’s policy concerning health insurance for the poor is yet to be optimal in fulfilling the right to health care for the poor. The health program set up by the local government including JAMKESMAS, Jamkesda, Jampersal, and Non-Quota Jamkesmas, is yet to be maximized and there are still many shortcomings that need to be improved. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) dari Amandemen IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara signifikan antara program pemerintah untuk pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin, dan kendala-kendala yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus ketidaksesuai dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin belum optimal untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin dengan beragam peraturan dan kebijakan reformasi kesehatan