Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam

People are ipso facto consumers. People, as consumers, have rights that must be protected by law. As human beings, consumers have rights that must be protected, respected, fulfilled, and advanced by the state. However, current consumer protection could be more effective and stronger, as evidenced by many consumer complaints to the National Consumer Protection Agency. (BPKN). This is also due to the weak legal instruments of consumer protection that need to be burned into the country’s constitution. Based on this, the study aims to analyze the urgency of constitutionalizing consumer protection from the perspective of human rights and prophetic Islamic law. The research method used is the study of doctrinal law with conceptual and legislative approaches. The data used is secondary data, i.e., primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through the study of libraries and online searching (internet searching), surfing, and downloading, and subsequently analysed qualitatively. As for the results of this study, the first constitutionalization of consumer protection from a human rights perspective can guarantee the fulfillment of the right to life as a fundamental human right and can be an instrumentation of the fulfillment of a right to a decent and safe standard of living to be consumed. Second, from the perspective of prophetic law, the constitutionalization of protection can empower public authorities to fulfill, respect, implement, and enforce consumer protection, thus realizing the liberation and humanization of consumers from unfair and fraudulent trade.Manusia, warganegara ipso facto konsumen. Manusia sebagai konsumen memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Konsumen sebagai manusia memiliki hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dimajukan oleh negara. Namun perlindungan konsumen saat ini belum efektif dan lemah, buktinya banyak pengaduan konsumen pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Ini juga disebabkan instrumen hukum pelindungan konsumen lemah sehingga perlu pengakaran dalam konstitusi negara. Berdasarkan hal ini, bertujuan penelitian untuk menganalisis urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan penelusuran secara online (internet searching), surfing dan dowloading, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, pertama konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dapat menjamin terpenuhinya hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia, dan dapat menjadi instrumentasi terpenuhinya hak atas standar hidup yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Kedua dalam perspektif hukum profetik, konstitusionalisasi perlindungan dapat memberdayakan otoritas publik dalam pemenuhan, penghormatan, pelaksanaan dan penegakan perlindungan konsumen, sehingga terealisasi liberasi dan humanisasi konsumen dari perdagangan yang tidak adil dan curang.