GUGATAN TERHADAP BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM SAHNYA PELEPASAN HAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NO 55/Pdt/2021/PN.Pdg DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK KETIKA AHLI WARIS TIDAK ADA

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA, yaitu:“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang–Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. “Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam konteks sahnya pelepasan hak atas tanah. Fokus penelitian difokuskan pada putusan pengadilan No. 55/Pdt/2021/PN.Pdg yang terkait dengan pembuatan sertifikat hak milik ketika ahli waris tidak ada. Permasalahan ini menjadi penting karena pembuatan sertifikat hak atas tanah tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah yang komplek.” Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang apa saja yang menjadi penyebab sahnya pelepasan hak pada putusan pengadilan no.55/pdt/2021/pn.pdg dalam pembuatan sertifikat hak milik ketika ahli waris tidak ada dan apa akibat hukum dari inkrahnya putusan pengadilan tesebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yudiris empiris dengan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data yang berasal dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan keluarnya putusan pengadilan no.55/pdt/2021/pn.pdg terbukti secara hukum bahwa tanah dan bangunan tersebut milik Penggugat ditimbang dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat pada proses persidangan. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu untuk kasus selanjutnya yang serupa dengan ini, bahwa proses di peradilan bisa menjadi solusi untuk mebuktikan kepastian hukum pada perkara jual beli tanah dan bangunan bagi penjualnya yang telah meninggal serta ahli waris yang tidak ada, bagi Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga yang mempunyai wewenang administrasi punya legalitas hukum yang jelas untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik. Kata Kunci: Gugatan, Badan Pertanahan Nasional, Putusan Pengadilan, Sertifikat Hak Milik, Ahli Wari