PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT ( ETLE ) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

ABSTRAK Perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh pada semua sektor kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan melahirkan sistem tilang elektronik yang disebut electronic traffic law enforcement yang disingkat dengan ETLE. Penerapan ETLE ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang. Jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan setelah diterapkannya ETLE. Dalam penerapan ETLE ini terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Padang, seperti minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait adanya pembaharuan sistem tilang melalui ETLE. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang? dan Apa Saja Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang dan Upaya Mengatasinya?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen dan wawancara di Kepolisian Resor Kota Padang. Sistem tilang ETLE ini telah diberlakukan di kota Padang terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 hingga saat ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan sistem tilang electronic traffic law enforcement ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Belum optimalnya pelaksanaan ETLE ini disebabkan karena beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan lalu lintas dan sistem ETLE, minimnya sarana dan prasarana, faktor sosial dan budaya yang berkembang dimasyakat serta kelemahan sistem dalam melakukan identifikasi kendaraan pelanggar. Hal ini masih menjadi faktor mendasar penyebab maraknya terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang. Kata kunci : Electronic Traffic Law Enforcement, Pelanggaran Lalu Lintas, Polresta Padan