PENGADAAN OBAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KOTA PADANG

ABSTRAK Hak dasar yang harus dijamin pada setiap warga negara adalah hak untuk hidup sehat. Kesehatan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, dan negara berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup dengan menyediakan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi setiap masyarakat. Hal ini merupakan tujuan negara karena setiap masyarakat berhak menerima jaminan sosial kesehatan. BPJS Kesehatan adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun BPJS Kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah keluhan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai pengadaan obat pada fasilitas kesehatan. Beberapa peserta saat berobat tidak mendapatkan obat karena kekosongan stok obat di fasilitas kesehatan tersebut, yang mengharuskan mereka untuk membeli obat di luar apotek fasilitas tersebut. Hal ini menyebabkan pasien mengalami kerugian secara finansial. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pasien BPJS Kesehatan dalam hal pengadaan obat? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap hak pasien yang tidak terpenuhi dalam hal pengadaan obat? (3) Bagaimana tanggung jawab BPJS Kesehatan atas tidak terpenuhinya hak pasien dalam pengadaan obat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, (1) Masih terdapat kelangkaan atau kekosongan stok obat pada beberapa fasilitas kesehatan, sehingga pemberian pelayanan obat pada peserta BPJS Kesehatan belum optimal. Pelayanan kesehatan pada setiap peserta BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan obat tidak ada perbedaan, dan setiap peserta berhak mendapatkan obat yang sama. Perbedaan pelayanan pada setiap level atau kelas peserta hanya terjadi pada kelas ruang rawat inap jika dibutuhkan oleh pasien. (2) Akibat hukum yang dapat terjadi pada kasus ini mencakup ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, sanksi yang dapat diterapkan berupa ganti kerugian yang diberikan oleh BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan kepada pasien yang dirugikan, seperti pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan. (3) BPJS Kesehatan, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menjalankan program jaminan kesehatan membentuk unit pengaduan untuk masyarakat. Unit pengaduan ini berguna untuk menerima keluhan atau pengaduan terkait pelayanan kesehatan. Salah satu programya adalah BPJS SATU (Siap Membantu). Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui unit pengaduan, proses penyelesaian selanjutnya melalui mediasi, dan BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk membantu proses tersebut sebagai mediator. Kata Kunci: Pengadaan obat,Akibat hukum, BPJS Kesehata