KEDUDUKAN PERKAWINAN TANPA AKTA CERAI PERKAWINAN PERTAMA DARI PENGADILAN AGAMA

ABSTRAK Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara suami dan isteri yang sah dan diakui negara dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan yang tidak tercapai cenderung akan berakhir pada perceraian. Bagi muslim perceraian yang diakui negara adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, namun tidak semua masyarakat mengindahkannya, masih ada pelaku perceraian di bawah tangan, selain itu baik pihak laki-laki maupun perempuan juga melangsungkan perkawinan tanpa adanya akta perceraian dari perkawinan pertama tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan akan menimbulkan dampak di masa mendatang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana proses perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman? 2. Apakah faktor penyebab perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman?. 3. Bagaimana Kedudukan perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman?. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan pada implementasi hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di mayarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses perkawinan yang dilakukan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama di Desa Batu Raja Rejang Bengkulu Utara dan Desa Lubuk Ipuh Pariaman bermula dari perkawinan resmi yang berujung pada perceraian di bawah tangan dan setelahnnya menghasilkan perkawinan tanpa adanya akta cerai dari perkawinan pertama tersebut. Perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang hanya mengedepankan syariat Islam dan adat yang mengenyampingkan hukum negara, adanya kecurangan yang terjadi oleh oknum tertentu dalam pengurusan perceraian dan perkawinan, hubungan kurang baik antara suami dan isteri pasca perceraian dan kesulitan ekonomi. Kedudukan perkawinan tanpa akta cerai perkawinan pertama dari Pengadilan Agama sangat lemah, karena menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berpotensi pada pembatalan perkawinan yang dapat menyebabkan kerugian jangka panjang. Kata Kunci: Perkawinan, Akta Cerai, dan Pengadilan Agama