STUDI KASUS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg)

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah titipan yang harus dijaga dan dilindungi. Salah satu tindak pidana yang membahayakan anak di Indonesia saat ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak pada Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta wawancara. Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpukan bahwa putusan hakim belum melihat yang menjadi korban adalah seorang anak karena hakim tidak menjadikan anak sebagai korban menjadi alasan pemberat. Hakim dalam putusannya tidak memihak kepada korban yang mana dalam Pasal 17 UU TPPO mengatur tentang penambahan 1/3 hukuman terhadap pelaku apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak. Dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan yang menjadi korban adalah seorang yang mana tindak pidana perdagangan orang ini merupakan tindak pidana yang luar biasa, seharusnya anak menjadi faktor utama bagi hakim dalam pertimbangannya. Dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan seharusnya Hakim menjadikan keadaan memberatkan menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidanannya atau tingkat bahayanya si pelaku. Sedangkan dalam keadaan meringankan Hakim dapat melihat hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan serta hal yang dapat mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelaku. Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Bersikap sopan di persidangan adalah kewajaban dari setiap orang yang berada di persidangan. Kepada para Hakim untuk mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya haruslah memperhatikan alasan memberatkan maupun yang meringankan didasari atas keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tindak pidana dilakukan terhadap seorang anak seharusnya hakim melihat hal itu sebagai alasan pemberatnya