Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat dalam Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang kerap terjadi konflik. Salah satu konflik agraria yang terjadi adalah konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Konflik ini dipicu akibat adanya klaim dari pemerintah atas lahan masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan serta adanya tumpang tindih perizinan di atas wilayah kelola masyarakat yang mana terbit IUPHHK-HTR atas nama KSU HTR Air Bangis Semesta di atas lahan kelola masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat. Akibat kompleksnya konflik dan pemerintah tidak melakukan upaya yang signifikan akhirnya masyarakat Nagari Air Bangis meminta pendampingan advokasi kepada WALHI Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk advokasi WALHI Sumatera Barat dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan menggunakan konsep advokasi dari Roem Topatimasang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam upaya penyelesaian konflik lahan di Nagari Air Bangis, WALHI Sumatera Barat telah melakukan proses advokasi yaitu pertama, proses legislasi dan yurisdiksi dengan upaya mengajukan judicial review atas IUPHHK-HTR yang tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat. Kedua, proses politik dan birokrasi dengan melakukan lobby dan menyurati instansi terkait untuk diskusi sehingga disepakatilah upaya penyelesaian konflik menggunakan pendekatan dialogis dan restorative justice. Ketiga, proses sosialisasi dan mobilisasi dengan melakukan konferensi pers, diskusi, pendidikan politik dan hukum serta aksi demo. Bentuk advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat terbilang cukup berhasil dalam meredam intensitas konflik dan meredam kekerasan dalam konflik serta dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat dalam mempertahankan hak mereka