PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN

ABSTRAK Undang-undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 memberikan hak terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ketentuan ini memberikan adanya kewajiban untuk pemenuhan hak terhadap narapidana. Salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap narapidana berdasarkan undang-undang pemasyarakatan adalah hak pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana menjelaskan bahwa Lapas perlu memperhatikan hak atas pelayanan kesehatan narapidana secara menyeluruh. Ini sangat berdampak buruk apabila tidak diperhatikan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) yaitu bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Padang serta apa saja kendala dan upaya dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Padang. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada responden, yaitu tenaga medis, narapidana dan petugas Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sudah berjalan dengan baik tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat beberapa kendala yang dialami Lapas Kelas II A Padang seperti keterbatasan tenaga kesehatan di bagian klinik, sarana dan prasarana di bidang pelayanan kesehatan yang belum maksimal dan ketersediaan obat-obatan yang terbatas. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut Lapas harus memperhatikan dengan baik bagaimana kapasitas hunian seharusnya dan jumlah hunian saat ini, selain itu ada penambahan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana di bidang pelayanan kesehatan sebagai upaya mengatasi kendala yang dialami Lapas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Kata Kunci: Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Kesehatan, Undang-Undang Pemasyarakata