KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF

Pemberian kredit menjadi salah satu aktivitas dunia perbankan yang mana banyak mengandung resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan, berdasarkan hal tersebut bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dan salah satu yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian kredit kepada masyarakat adalah adanya jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan, salah satunya kekayaan intelektual berupa merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (statute pproach) dan menggunakan pendekatan konseptual Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 lebih mempertegas sertifikat Hak atas Merek untuk dijadikan objek jaminan bank, dan pengikatan jaminan terhadap sertifikat hak atas merek harus dibuat dengan akta Notaris, dan di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mensosialisasikan secara terus menerus dan melakukan upaya penyusunan mekanisme dan ketentuan lain mengenai pembiayaan berbasis Kekayaan Inteletual agar Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, dan dapat lebih bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Sertipikat Hak Atas Merek dan Kemudahan mekanisme eksekusi juga perlu dilakukaan oleh pemerintah sehingga perbankan bisa lebih yakin untuk menjadikan KI sebagai objek jaminan kredit. Kata Kunci: Merek, Fidusia, Jamina