THE LIGHT OF ACEH: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WISATA BERBASIS HALAL TOURISM DI KABUPATEN ACEH BARAT

Referring to Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism, the implementation of Aceh tourism is based on faith and Islam or known as halal tourism. Regency/city governments are given the authority to regulate the implementation and management of tourism in their respective regions, including West Aceh district. This study aims to analyze the implementation of halal tourism policies in West Aceh district. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. There were 9 informants in this study who came from the Tourism, Youth and Sports Office of West Aceh Regency, Tourism Awareness Groups, Tourists and West Aceh Tourism Ambassadors in 2021. The results of the study show that the implementation of the halal tourism policy has been running quite optimally. Communications is carried out by building coordination with related agencies. Resources are still relatively minimal, both Human Resources and Financial Resources. Furthermore, there has been an attitude from the government in pursuing halal tourism practices. This can be seen from the provision of halal tourism facilities and infrastructure and the sanctions given to violators (Disposition). Regarding the bureaucratic structure, the policy is still guided by the Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning TourismMerujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, penyelenggaraan pariwisata Aceh didasarkan pada akidah dan Islam atau dikenal dengan istilah wisata halal. Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerahnya masing-masing termasuk kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan wisata halal di kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang berasal dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, Kelompok Sadar Wisata, Wisatawan dan Duta Wisata Aceh Barat tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wisata halal sudah berjalan dengan cukup maksimal. Communications dilakukan dengan membangun koordinasi bersama dinas-dinas terkait. Resources yang tersedia masih tergolong minim, baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Finansial. Selanjutnya sudah adanya sikap dari pemerintah dalam mengupayakan praktik wisata halal. Hal tersebut terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana wisata halal serta adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar (Disposition). Terkait dengan bureaucratic structure, kebijakan masih berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan