Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT.BNA)

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan Pada Putusan Nomor 133/ Pid/ LH/ 2021/ PT.Bna serta Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan 260/Pid.B/LH/2020/PN.Lgs Dan Putusan Nomor 133/Pid/LH/2021/PT Bna. Tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dalam kawasan hutan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan terhadap suatu wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan hutan. Lingkungan hidup dan hutan merupakan kawasan yang dilindungi hukum sehingga bagi yang merusak nya dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi oleh hukum, maka dalam upaya perlindungannya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jenis penelitian ini yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pada putusan Pengadilan Negeri Langsa Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Langsa mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana selama 2 (dua) tahun penjara, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Terdakwa didakwakan dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dimana hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.