JCK INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Dalam profesi kedokteran hal ini bukanlah hal yang baru, namun informedconsent merupakan perangkat hukum kedokteran yang sangat rumit untukdipahami, diterapkan, dan menjadi bukti pemahaman asisten pasien.Penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kedokteran, atau hak-hakpasien, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etis yang harus dipatuhi olehsetiap anggota profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik KedokteranInternasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Kedokteran Dunia(World Medical Assembly) pada tahun 1949. Sejalan dengan perkembanganreformasi dalam kehidupan bermasyarakat, informed consent yang semula lebihterkait dengan kewajiban etik, berkembang menjadi kewajiban administratif danbahkan kewajiban hukum. Informed consent dalam profesi kedokteran adalahpersetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan secara lengkap danobyektif mengenai diagnosis penyakit, upaya penyembuhan, tujuan dan pilihantindakan yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit,terutama yang berhubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dantenaga kesehatan lainnya. Dalam hal tindakan medis, yaitu tindakandiagnostik/terapeutik (penentuan jenis penyakit/penyembuhan) yang dilakukanterhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhitugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kuratif kepada pasien atasdasar pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya.Dalam profesi kedokteran ini bukan hal yang baru tetapi Informed consent merupakan piranti hukum kedokteran yang sangat rumit untuk dipahami, diterapkan dan menjadi alat bukti kesepahaman pasien-penolong. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang kedokteran atau patient rights, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etik yang harus dipatuhi oleh setiap warga profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disahkan oleh Sidang Umum Organisasi Kedokteran Dunia (World Medikal Assembly) tahun 1949. Sesuai juga dengan perkembangan reformasi kehidupan masyarakat, maka Informed consent yang semula lebih terkait pada kewajiban etik, telah berkembang menjadi kewajiban administrasi dan bahkan huku