Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum di Indonesia (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020)

The land mafia periodically reviews the steps taken to avoid land disputes and conflicts, but in reality these actions are always illegal. One aspect of implementation is that the event must be organized, planned and executed by a group of individuals. In reality (das sein) there are many land mafias in Indonesia where this can result in land disputes due to legal actions carried out by these individuals through land mafia intermediaries. The aim of this research is to determine the eradication of the land mafia using Indonesian legal instruments. The research carried out is a normative juridical research type. Documentary/library research is used to collect data, especially by examining documents closely related to the criminal activities of the Land Mafia and obtaining information in the form of formal provisions and existing data. The results of the research show that through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 16 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, Directorate General VII, Directorate General of Land and Land Acquisition, has a very important role in efforts to eradicate the land mafia in Indonesia. Land mafia refers to illegal activities such as forgery of documents, land misappropriation, extortion, and corruption in land transactions.   Keyword: Mafia, Land, Certificates, Laws, Ministerial Regulations.Mafia tanah secara berkala mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk menghindari sengketa dan konflik pertanahan, namun pada kenyataannya tindakan-tindakan tersebut selalu ilegal. Salah satu aspek pelaksanaannya adalah acara tersebut harus diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh sekelompok individu. Pada kenyataannya (das sein) banyak mafia tanah yang ada di Indonesia dimana hal tersebut dapat mengakibatkan adanya sengketa tanah karena akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu tersebut melalui perantara mafia tanah. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian dokumenter/kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, khususnya dengan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan kegiatan kriminal Mafia Tanah dan memperoleh informasi berupa ketentuan formal dan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  adalah Ditjen VII, Direktorat Jenderal Pertanahan dan Pengadaan Tanah, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Mafia tanah mengacu pada aktivitas ilegal seperti pemalsuan dokumen, penyelewengan tanah, pemerasan, dan korupsi dalam transaksi tanah. Kata Kunci: Mafia, Tanah, Sertipikat, Undang-Undang, Peraturan Menteri