Kepastian Hukum Terhadap Barang Milik Negara yang Belum Dilakukan Sertipikasi Sebagai Upaya Mengamankan Aset Negara

Konflik sosial, termasuk sengketa tanah, sering muncul terkait tanah milik negara yang belum disertifikasi, seperti yang dialami PT. Kereta Api Indonesia dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menyelidiki hambatan dalam sertifikasi aset tanah milik negara, menekankan pentingnya proses ini untuk mengamankan aset. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan legislatif, penelitian ini mengungkap kebutuhan sertifikasi tanah berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5/1960, dan menyoroti kurangnya keselarasan dalam pemahaman hukum kepemilikan tanah antara negara dan warga. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, meningkatkan diseminasi informasi tentang hak atas tanah untuk memperjelas proses aplikasi kepemilikan tanah negara