Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda: Studi Kasus Badan Nasional Gowa

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap penyelesaian sertifikat Ganda dan penyelesaian sengketa sertifikat ganda oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan Field Research Kualitatif. Field Research Kualitatif Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam hukum islam terdapat beberapa penyelesaian konflik sengketa sertifikat ganda antara lain: a. Perdamaian (Islah) merupakan suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. b. Musyawarah yang merupakan upaya memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum. Sedangkan dalam hukum perdata yaitu antara lain: a. Melalui Jalur Peradilan, b. Melalui  Jalur  di  Luar  Pengadilan  misalnya  negosiasi,  mediasi,  konsoliasi, fasilitasi, dan arbitrase. 2) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kab. Gowa dalam penyelesaian kasus sengketa tanah dan sertifikat ganda, melakukan dengan dua cara yakni Mediasi atau upaya memanggil kedua belah pihak untuk saling mencari solusi win-win solution. Namun bila tidak terdapat jalan keluar maka penyelesaian dilakukan melalui proses pengadilan”