Dinamika Pembentukan Perda Syariah: Peran Dan Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Mewujudkan Wajib Belajar Pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota Medan

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi partai politik Islam dalam pembentukan perda syari’ah wajib belajar pada Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan. Pasca tahun 1999 Pemerintahan Republik Indonesia mensahkan regulasi mengenai peraturan daerah (Perda). Lahirnya regulasi ini menyebabkan banyak daerah yang gencar menerapkan Perda berbasi syari’ah termasuk Kota Medan. Terdapat upaya dari partai politik islam yang berkontribusi terhadap Perda syari’ah kota Medan salah satunya peraturan mengenai wajib belajar pada MDTA. Urgensi penelitian ini adalah menilik pemahaman yang lebih mendalam tentang keterlibatan partai politik islam dalam memberikan perspektif yang lebih luas tentang perkembangan pendidikan agama Islam di tingkat dasar. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan draft Undang-undang yang berkenaan dengan tema. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran dan kontribusi partai politik islam tentang Perda MDTA cukup signifikan mengingat banyaknya partai politik berbasis Islam yang gencar menyiarkan Perda Syari’ah mengenai wajib belajar MDTA. Kedua, meskipun peran partai politik cukup gencar dalam mensahkan Perda wajib belajar MDTA, upaya yang dilakukan masih tergolong belum optimal melihat banyaknya faktor penghambat dalam mensahkan regulasi wajib belajar MDTA