PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA APARATUR DESA PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PANGKALAN LIBUT KABUPATEN BENGKALIS)

ABSTRAK PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA APARATUR DESA PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PANGKALAN LIBUT KABUPATEN BENGKALIS) OLEH: JOYA HANAFI GINTING NIM: 11970513471 BPD Desa pangkalan libut kecamatan pinggir memiliki tugas dan wewenag yaitu Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa guna merencanakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan permusyawaratan desa(BPD) dalam pengawasan Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada badan permusyawaratan desa(BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis. Menurut robbins and coulter dalam sutriadi ada beberapa peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan kinerja aparatur desa pada peningkatan pembangunan desa seperti : Menetapkan standar(standards), Pengukuran (measurement), Membandingkan (compore) dan Melakukan tindakan (action). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi subjek dan objek, baik itu seseorang, lembaga, komunitas, dan lain sebagainya. dalam penelitian ini terdapat empat informan. Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan pembangunan desa pangkalan libut kabupaten bengkalis peran BPD dalam pengawasan pembangunan sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang kendala yang dihadapi, BPD dapat terus berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa sedangkan Kendala yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia di BPD. Jumlah anggota aktif BPD terbatas dan sering memiliki tugas-tugas lain di luar keanggotaan BPD. Hal ini menyulitkan BPD untuk melakukan pengawasan secara intensif dan rutin, terutama saat ada banyak proyek pembangunan yang berlangsung. Kata Kunci: Peran, (BPD), Pengawasan, Kinerja, Aparatur Desa