PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN GAME ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar)

RAHMA MAILANTIKA (2023) : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN GAME ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar) Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dasar hukum mengenai perjudian yang dilakukan secara online diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Adanya asas lex specialis derogate lex generali yang mengharuskan Penyidik untuk menerapkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi pada nyatanya Penyidik Polsek Tapung Kampar dalam menangkap pelaku perjudian online masih menggunakan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis yaitu dengan melakukan langsung penelitian turun kelapangan yang penulis lakukan di Polsek Tapung Kampar. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya umum (deduktif) kepada hal-hal yang bersifat khusus (induktif). Hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum tindak pidana perjudian Game Online pihak Polsek Tapung Kampar dalam menangkap pelaku perjudian Game Online masih menggunakan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena apabila dikaitkan dengan masa penahanannya memperoleh waktu yang lebih lama dalam pemberkasan. Terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian Game Online berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni kendala IT yang terbatas, keterbatasan sarana dan prasarana, faktor biaya dalam memanggil saksi ahli, kurangnya personil penegak hukum serta minimnya kepedulian masyarakat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Judi Game Online, Pasal 303 KUHA