Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak recall partai politik dalam peraturan perundang-undangan, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik
Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah...
Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya ...
There are three objectives to be achieved in this study, namely: first, to find out the norms regula...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan...
Recall Partai Politik merupakan hak yang dimiliki oleh partai politik untuk menarik anggota Dewan Pe...
Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang artinya kemb...
Hak recall partai politik kepada anggota DPR secara yuridis diatur dalam Undang (UU) Nomor 17 Tahun ...
INDONESIA : Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik, terutama Unda...
This study aims to analyze the nature of political party recall rights to the membership of the Hous...
Mekanisme Recall diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 MD3 dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Parpol, Mekanis...
Abstract The Recall rights in Indonesia is fully given to political parties (Article 213 of Law No....
Hak recall partai politik merupakan mekanisme pemberhentian atau penarikan kembali anggota parlemen ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan “Recall†anggota D...
ABSTRAKSumarlin Maate, Kewenangan Hak Recall Partai Politik, Dalam Negara Demokrasi (dibimbing oleh...
Di Indonesia partai politik berperan melakukan rekrutmen anggota untuk dipilih dalam pemilu dan menj...
Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah...
Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya ...
There are three objectives to be achieved in this study, namely: first, to find out the norms regula...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan...
Recall Partai Politik merupakan hak yang dimiliki oleh partai politik untuk menarik anggota Dewan Pe...
Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang artinya kemb...
Hak recall partai politik kepada anggota DPR secara yuridis diatur dalam Undang (UU) Nomor 17 Tahun ...
INDONESIA : Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik, terutama Unda...
This study aims to analyze the nature of political party recall rights to the membership of the Hous...
Mekanisme Recall diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 MD3 dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Parpol, Mekanis...
Abstract The Recall rights in Indonesia is fully given to political parties (Article 213 of Law No....
Hak recall partai politik merupakan mekanisme pemberhentian atau penarikan kembali anggota parlemen ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan “Recall†anggota D...
ABSTRAKSumarlin Maate, Kewenangan Hak Recall Partai Politik, Dalam Negara Demokrasi (dibimbing oleh...
Di Indonesia partai politik berperan melakukan rekrutmen anggota untuk dipilih dalam pemilu dan menj...
Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah...
Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya ...
There are three objectives to be achieved in this study, namely: first, to find out the norms regula...