JURIDICAL ANALYSIS OF COLLATERAL POLICY IN ISLAMIC BANK FINANCING: Procurement, Execution and Dispute Resolution

Sebagaimana penyaluran kredit di bank konvensional, pembiayaan di bank syariah dalam operasionalnya terdapat kebijakan pengadaan jaminan yang ditetapkan oleh pihak bank syariah kepada nasabahnya sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan jaminan dalam pembiayaan di bank syariah meliputi latar belakang pengadaan, pengeksekusian dan penyelesaian sengketa dengan tinjauan hukum positif atau perundang-undangan nasional di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan jaminan dalam pembiayaan di bank syariah dilaksanakan atas dasar penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional pembiayaan. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas yang mendasari kegiatan perbankan syariah yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu eksistensi jaminan dalam pembiayaan merupakan realisasi POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan adanya jaminan, bagi nasabah wanprestasi dengan angsuran yang tidak bisa dibayar lagi, maka jaminan dapat dieksekusi sebagai pembayaran sisa angsuran dengan terlebih dahulu dilakukan penjualan baik penjualan di bawah tangan maupun lelang. Jika eksekusi jaminan menimbulkan sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama maupun non litigasi (di luar pengadilan)