Implementasi pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat : studi pada nadzir wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang

Wakaf merupakan modal utama seorang muslim dalam meraih akhirat dengan berwakaf pahala seseorang tidak akan terputus ketika seorang muslim meninggalkan dunia, wakaf memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaanya, namun untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan Implementasi wakaf produktif dalam pengoptimalan serta mensejahterakan masyarakat dapat kita lihat dari manfaat dan hasil tersebut. Penelitian merupakan penelitian kualitatif karena penelitiannya berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis serta berasal dari pendapat orang-orang dan adanya perilaku yang diamati bukan hanya itu namun penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis doktrinal kualitatif dikarenakan penelitiannya normatif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh di Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Pada penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama bahwa pengelolaan yang dilakukan di Masjid Agung Jawa Tengah pada beberapa bangunan tanah wakaf diproduktifkan sehingga menghasilkan keuntungan dari wakaf produktif, hal tersebut telah sesuai dengan PP. No 42 Tahun 2006 walaupun tidak sepenuhnya sesuai hadis, nadzir yang berwenang memiliki skill pengelolaan pada Yayasan Nadzir Masjid Agung Jawa Tengah sebagai pengawas pada yayasan tersebut. Kedua masyarakat sejahtera ialah masyarakat yang menikmati beberapa fasilitas tersedia implementasi dari adanya wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah, menghasilkan beberapa laba yang kemudian di kembangkan kembali contohnya ialah adanya pusat jajan serba ada (pujasera), pembagunan rumah sakit pentasharufan sebagai beasiswa, ambulance, santunan anak yatim. Namun penggunaanya lebih diutamakan sebagai kesejahteraan masjid pelaporannya belum sampai kepada BWI tentunya hal tersebut belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 maka Wakaf Produktifnya secara hukum belum memenuhi semua prosedur yang ada hal tersebut juga kurangnya kebijakan pada konsekuensi pada peraturan PP. No 42 Tahun 2006