Pengabaian hak-hak mantan istri dalam kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat : analisis putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg

Hakim merupakan penegak hukum (upholders of the rule of law). Sehingga hakim harus menerapkan nilai-nilai hukum dalam produk hukum berupa putusan hakim. Putusan yang tidak mengabaikan hak-hak pihak pencari keadilan, bahkan jika perlu dapat melebihi tuntutan. Namun tidak dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, hakim mengitsbatkan nikah sekaligus cerai gugat yang seharusnya dapat diikuti dengan pembebanan nafkah istri kepada suami, sebagaimana diatur dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pengabaian hak-hak mantan istri dalam putusan kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mengkaji suatu produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekundernya meliputi: Bahan hukum primer: Putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, dan peraturan lainnya. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, dan lainnya. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lainnya. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini berkesimpulan: Pertama, hakim Pengadilan Agama Rembang memutus kumulasi perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2019/PA.Rbg, tidak secara ex officio. Pasalnya, hakim akan memberikan hak-hak penggugat, jika penggugat memintanya dalam petitum dan hakim tidak memberikan putusan melebihinya demi mempersingkat suatu perkara. Kedua, hakim mengabaikan hak-hak mantan istri dengan tidak mempertimbangkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah, padahal dapat diputus secara ex officio sepanjang istri tidak nusyuz. Peraturan perundang-undangan mengaturnya, spesifiknya istri dapat diberikan nafkah tersebut dalam perkara cerai gugat diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018