Aksi Kuasa Aktor Dalam Penganggaran Daerah: Perspektif Habermasian.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan “permainan kuasa” eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah serta memberikan suatu diskursus sebagai alternatif solusi dalam mengatasi dampak [negatif] dari permainan kuasa tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan paradigma kritis dengan metode observasi, wawancara, dialog, dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang terkait dalam proses penganggaran dan menggunakan Teori kritis Habermas sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para aktor –eksekutif dan legislatif– memanfaatkan “ruang” dan “waktu” dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah (APBD) untuk memainkan kekuasaannya. Para aktor menggunakan hak diskresi dan memanfaatkannya sebagai keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan individu atau kelompok. Begitu pula saat pembahasan dan penetapan perubahan anggaran (APBD-P) juga menjadi ruang bagi kedua aktor tersebut. Kemitraan mereka hanya ditujukan untuk mengakomodir kepentingan keduanya sehingga interaksi terjadi dalam relasi kekuasaan. Itu berarti, legitimasi anggaran masih bersifat legal formal, hanya karena dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif sebagai lembaga yang berwenang. Sebagai produk kebijakan, maka anggaran akan sangat ditentukan oleh “konsensus” antara eksekutif dan legislatif. Namun konsensus tersebut belum dilakukan dalam proses yang diskursif, karena sebagai kebijakan publik, kebernilaian dan legitimasi anggaran juga sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dapat diterima melalui argumentasi rasional komunikatif. Dalam perspektif teori kritis Habermas, rasionalitas yang membimbing tindakan para aktor tersebut adalah tindakan rasionalitas bertujuan. Yakni, tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks relasi dengan dunia fisik. Oleh karena itu, perlu suatu anggaran yang berbasis rasionalitas komunikatif sebagai suatu diskursus untuk mengatasi dampak [negatif] dari permainan kuasa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Melalui proses anggaran berbasis rasionalitas komunikatif, nilai-nilai kebijakan yang menjadi acuan bersama dapat dihasilkan melalui suatu proses dialog yang argumentatif