TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

Mutiara Andini Putri, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email: mutiara_aputri@student.ub.ac.id   Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Yang Tidak Membayar Denda Karena Mengundurkan Diri. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh CPNS yang mengundurkan diri akan diberikan sanksi hukum administratif berupa denda, namun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tersebut tidak membayar denda. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak membayar denda karena mengundurkan diri; (2) Mengapa denda yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri berbeda-beda di setiap instansi pemerintah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dianalisis dengan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan metode penelitian diatas, penulis telah mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, yaitu setiap instansi pemerintah seharusnya juga mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tidak membayar denda karena denda umumnya dikategorikan dalam sanksi hukum administratif sedang. Faktor penyebab atau alasan dari setiap instansi pemerintah memberikan denda yang berbeda-beda kepada CPNS yang mengundurkan diri adalah karena sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah. Kata Kunci: sanksi hukum, CPNS, denda, mengundurkan diri   Abstract This research studies the juridical review of sanctions imposed on civil servant candidates who do not pay fines after their resignation. Setting the fines seems to be troublesome, considering that no regulations were made to govern the sanctions imposed on those not paying the fines following their resignation. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal provisions concerning the case where civil servant candidates do not pay the fines following their resignation; (2) the reasons for different amounts of fines imposed on civil servant candidates across government institutions. This research employed a normative method and a statutory approach. Legal materials were obtained from library research and analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the sanctions imposed on civil servant candidates regarding the failure to pay fines should be governed under the provision concerning medium administrative sanctions. Moreover, the different amounts of fines imposed refer to the budget spent by every government institution. Keywords: sanctions, civil servant, fines, resignatio