IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (5) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI GENANGAN AIR DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS PUPRPKP KOTA MALANG)

Ivan Nur Fadillah, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ivannfadillah_@student.ub.ac.id   Abstrak Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi salah satu poin vital pada pembangunan sebuah daerah. Penelitian sosio legal ini fokus pada bagaimana implementasi dari peraturan terkait penyelenggaraan sistem drainase perkotaan pada tingkat daerah kota. Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase yang dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase. Pada Kota Malang instansi teknis yang bertanggungjawab adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPRPKP). Timbulnya genangan air di Kota Malang mempengaruhi bagaimana implementasi dari peraturan terkait drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPRPKP Kota Malang untuk mengatasi genangan air di wilayah Kota Malang. Salah satu faktor dari timbulnya genangan air adalah kurang optimalnya fungsi drainase, Optimalnya fungsi drainase tergantung dari bagaimana peran pemerintah dan masyarakat sendiri. Agar terciptanya sistem drainase perkotaan yang optimal, maka terdapat beberapa tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Kata Kunci: implementasi, sistem drainase perkotaan, genangan air   Abstract The administration of urban drainage systems has been a vital point in the development of an area. Socio-legal research focuses on how a regulation concerning urban drainage systems is implemented at a provincial level. Article 4 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Public Works Number 12 of 2014 concerning Urban Drainage Systems governs the administration of drainage systems by a technical organization responsible for the drainage systems. In Malang City, the services of public works, spatial planning, housing, and dwelling areas (henceforth referred to as PUPRPKP) are responsible for the running of the systems concerned. Puddle issues in Malang City affect how drainage regulation is implemented by the PUPRPKP in the city. One of the factors triggering mud puddle-related issues involves poor drainage functions, while how these functions work may depend on how government and public roles have been involved. There should be several stages governed by the Minister’s Regulation above to ensure that the drainage systems work properly. Keywords: implementation, urban drainage systems, mud puddl