URGENSI PENGATURAN PASAL MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Nadya Charisty Wijanarko, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono no 169 Malang e-mail: charisty.dya@gmail.com   Abstrak Penelitian ini merupakan penlitian perkawinan beda agama yang menggunakan metode yuridis normatif. Didalam sebuah negara pastinya terdapat sebuah kelompok masyarakat. Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya pastinya membutuhkan orang lain. Begitu juga di negara Indonesia, dimana mana mempunyai banyak suku, ras, agama dan kebudayaan. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Di Indonesia orang yang melakukan perkawinan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana di dalamnya terdapat dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan perwakilan. Di undang-undang tersebut perkawinan beda agama tidak diatur, sedangkan Negara Indonesia mempunyai beragama agama, suku dan budaya. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila dalam hidup bermasyarakat, seseorang akan melakukan perkawinan beda agama. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama maka terjadi kekosongan norma. Pengertian dari kekosongan norma menurut Gamal Abdul Nasir, yaitu “kekosongan norma adalah suatu ketiadaan peraturan perundang-undangan hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat”. Dengan adanya kekosongan norma, apabila dalam pengadilan terdapat kasus mengenai perkawinan beda agama maka putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya tidak sama yang disebabkan mempunyai sumber dasar pertimbangan ataupun dasar hukum yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya putusan yang ditolak dan yang dikabulkan permohonannya. Kata Kunci : perkawinan beda agama, kekosongan hukum, undang-undang perkawinan   Abstract This research employed normative-juridical methods. A state commonly has multicultural societies. Indonesia, with its multicultural characteristics, is a state of law that has several regulatory aspects that force and impose strict sanctions. Marriage in Indonesia is governed by Law Number 1 of 1974. This law has several aspects regarding marriage fundamentals, the rights and obligations of husband and wife, marriage assets, marriage decisions and their consequences, the position of the child, the rights and obligations of parents and the child, and representatives. However, interfaith marriage is not regulated therein. This is contrary to the fact that Indonesia is a multicultural country with its people coming from different religions, tribes, and cultures. With it, there is a great likelihood that people will marry others of different religions. In other words, there is still a legal loophole in this matter. Regarding the absence of interfaith marriage regulation, Gamal Abdul Nasir opines that “the loophole in the norm is defined as the absence of a regulatory law that governs social order in a society”. This loophole will probably lead to dissenting opinions between two different judges in the court decisions concerned, recalling that the judicial decisions made may refer to different sources. That is, the request for interfaith marriage may be granted or even turned down.  Keywords: interfaith marriage, legal loophole, marriage la