DAMPAK MANAJEMEN ASET TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENGAMANAN ASET PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG

ABSTRAK Etika Kharismanita, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Nasional Malang, Januari 2023, Analisis Dampak Manajemen Aset Tanah dan Bangunan Terhadap Pengamanan Aset Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Tesis, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT. (II) Dr. Ir. Lies Kurniawati Wulandari, MT. Tahun 2021 terdapat temuan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsurgah) yang selanjutnya kita sebut sebagai MCP Kopsurgah KPK yaitu sebanyak 2389 bidang tanah dan bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang belum bersertifikat, hal ini akan sangat perbengaruh terhadap keamanan aset milik Pemerintah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana analisis pengelolaan aset tanah dan bangunan di Pemerintah Kabupaten Malang, serta dampak yang terjadi jika aset tidak dikelola dengan baik. Metodologi analis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode AHP adalah suatu prosedur pengambilan keputusan multi kriteria yang terstruktur. AHP merupakan model yang luwes yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. AHP digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dimulai dengan mendefinisikan permasalahan tersebut secara seksama kemudian menyusunnya ke dalam sebuah hirarki yang terdiri dari beberapa tingkat/level, yaitu level tujuan, kriteria dan alternative. Aspek yang paling dominan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dari pengujian AHP diperoleh hasil bahwa indikator Aset digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi merupakan faktor utama dengan nilai prioritas sebesar 0,097, kemudian indikator Pendataan Aset dan mengidentifikasikannya dengan nilai prioritas sebesar 0,064, dan indikator Pengadaan Tanah dengan nilai prioritas sebesar 0,057. Ketiga faktor atau indikator tersebut merupakan faktor prioritas dalam manajemen aset tanah dan bangunan. Hasil analisa pengolahan data pada indikator pengamanan aset menunjukkan bahwa pengamanan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang belum terlaksana secara maksimal, diketahui bahwa setiap aset berstatus SHM dan atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mempunyai nilai sebesar 0,038 dan pengamanan fisik dengan memasang plang sebesar 0,027, artinya indikator ini belum dilaksanakan secara ideal di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Kata Kunci: Pengelolaan aset, pemerintah daerah, tanah, bangunan. ABSTRACT Etika Kharismanita, Study Program of Civil Engineering Magister, Postgraduate Program, National Technology Institute of Malang, January 2023, Analysis of Land and Premise Asset Management Impact towards Assets Security in the Regional Government of Malang Regency, A Thesis, Supervisor: (I) Prof. Dr. Ir. Sutanto Hidayat, MT and (II) Dr. Ir. Lies Kurniawati Wulandari, M.T. The findings of the Monitoring Center for Prevention (MCP) of Coordination and Supervisory Prevention of Corruption (Kopsurgah), hereinafter referred to as MCP Kopsurgah KPK in 2021 showed that 2,389 areas of land and premise, being the assets of the Regional of Government of Malang Regency, have not been certified. It, then, will highly affect assets security that are the property of the Government. Then, the research is necessarily conducted to observe how the analysis of land and premise asset management in the Regional Government of Malang Regency and the occurring impact if the assets are not well-managed. Methodologically, the analysis used in this research was the AHP method. It was a decision-making procedure based on the structured multi-criteria. AHP was a flexible model, which enabled decision-making by combining logical personal consideration and values. Also, AHP was employed to review the problems. It started with defining the problem carefully, and, subsequently, drafting it into a hierarchy, which comprised several levels. They were objective, criteria, and alternative levels. The results of the AHP testing display that the most dominant indicators in land and premise asset management in the environment of the Regional Government of Malang Regency were, firstly, the indicator of Assets, which was used to support duty and function and the primary factor with a priority value of 0.178. Secondly, it was the indicator of Inventory with a priority value of 0.118. Third was the indicator of Procurement with a priority value of 0.105. Those three factors or indicators were the priority factor in land and premise asset management. The analysis results of data processing on indicators of assets security describe that assets security conducted by the Regional Government of Malang Regency had not been maximally performed. Every asset that was Freehold Title (SHM) and on behalf of the Regional Government of Malang Regency had a value of 0.038. The physical assets security by installing a signpost was 0.027. It means that these indicators had not been ideally implemented in each Regional Apparatus Organization. Keywords: Assets management, regional government, land, premise