Penetapan Diversi Dalam Tingkat Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Dikaitkan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan diversi dalam tingkat pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan. Anak merupakan generasi muda yang di masa depan akan menjadi penerus bangsa demi menggapai cita-cita bersama. Usia anak merupakan usia yang cukup menarik, karena dalam usia tersebut seseorang belum dapat berfikir secara rasional dan masih dalam tahap mempelajari segalanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dimana data sekunder yang bersumber dari putusan juga berasal dari kajian peraturan Perundang-Undangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hukum dan etika yang menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai faktor utama dalam setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan yang melibatkan anak. Prinsip ini mengakui bahwa anak adalah individu yang rentan dan perlu dilindungi, serta memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dihormati. Prinsip ini mengakui bahwa anak memiliki hak-hak khusus dan memerlukan perlindungan serta perhatian khusus untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Asas kepentingan terbaik bagi anak mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses diversi wajib memperhatikan Kepentingan korban, Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, Penghindaran stigma negatif, Penghindaran pembalasan, Keharmonisan mayarakat, dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam perkara anak Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt tentang penetapan diversi, hakim telah menerapkan hukum dengan berdasarkan keadilan dan telah mengandung Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dengan memperhatikan hak-hak anak juga memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak mendapatkan penanganan diluar persidangan melalui diversi. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dalam hal penerapan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa wajib diberikan perlindungan terhadap masa pertumbuhannya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah diversi yang berfokus terhadap penanganan perilaku anak yang menyimpang, bukan pidana penjara sebagai alat balas dendam terhadap perilaku kejatahan yang dilakukan