Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tanpa Izin : Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN.Slt.

Kasus pencemaran limbah B3 yang umum di Indonesia adalah kasus pengelolaan limbah B3 secara tanpa izin. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah merumuskan ancaman hukuman minimum dan maksimum, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, sosiologis dan teori pemidanaan pembalasan/absolut terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara minimal dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN.Slt. Dalam hal ini, Penulis hendak menemukan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 115/Pid.B/LH guna memberi pedoman pemidanaan dalam pemberian minimum bagi peristiwa pidana yang sama. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum serta peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini