Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak dari Pernikahan dibawah Tangan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hak Anak dari perceraian nikah dibawah tangan yaitu mendapatkan Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. pasal 52 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 , Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya diakui dan dilindungi hukum sejak dalam kandungan”. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi adalah penelitian hukum normatif (normative law research). Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak -anak akan dapat dihindari. Perkawinan yang sah berdasarkan islam yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat sah nikah perkawinan, akan tetapi sahnya dari pernikahan dimata agama harus juga sah berdasarkan hukum Negara dan sebagaimana yang diatur oleh pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Demi kepastian hukum akan perlindungan terhadap anak dari setiap perceraian orang tua yang melakukan perkawinan dibawah tangan, harus adanya ketegasan dari dalam Undang – Undang yang berisi larangan pernikahan dibawah tangan dan harus ada ketegasan larangan perkawinan dibawah tangan sampai dengan adanya sanksi demi perlindungan terhadap wanita /isterinya dan keturunannya. Upaya yang dilakukan agar perkawinan dibawah tangan dapat diakui secara hukum adalah bagi pasangan yang beragama Islam dapat melakukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama sehingga dapat diakui sah menurut hukum perkawinan dan juga demi menghindari dampak hukum anaknya dikemudian hari